Contoh Kasus

Permasalahan Pusat dan Daerah Pada dasarnya, permasalahan pusat dan daerah tersebut berdasar pada 3 pokok. misalahnya :

1.      Permasalahan kekuasaan yang sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,

dianggap sangat sentralistis dalam menjalankan kekuasaan. Banyak hal yang

ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dipandang

seakan-akan hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat. Akibatnya,

aspirasi daerah ditutup dengan mengedepankan justifikasi “stabilitas dan

kepentingan nasional”. Hal ini menimbulkan perasaan dehumanisasi pada masyar

akat di daerah.

2.        Permasalahan pembagian keuangan. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi,

pemerintah pusat selama Orde Baru juga sangat sentralistis. Sebagian besar

hasil-hasil yang didapat daerah, harus diserahkan kepada pemerintah pusat.

Dalam kasus Aceh misalnya, pada tahun anggaran 1998/999, 91,59% hasil-hasil

daerah diserahkan kepada pusat. Dengan demikian berarti daerah (Aceh) hanya

mendapat “tetesan” 8,41% dari hasil buminya sendiri.  Fenomena itu, bukan

hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di tempat-tempat lain Indonesia. Praktik

pemerintahan seperti itu, menimbulkan perasaan bahwa daerah seakan hanyalah

“sapi perahan” dari pemerintah pusat. Meskipun kenyataannya pemerintah pusat

memberikan “subsidi daerah otonom” (SDO) pada setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi paradigma yang berlaku bahwa SDO tersebut

adalah “kebaikan hati” pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, dana untuk

SDO tersebut, sebagian didapatkan dari daerah juga.

               Permasalahan budaya. Pemerintah Orde Baru mengedepankan wawasan “budaya nasional”. Meskipun dipropagandakan bahwa budaya daerah adalah kekayaan

budaya nasional, namun dalam praktiknya sering terjadi marjinalisasi

terhadap budaya daerah. Padahal, kendati sebagai negara kesatuan, Indonesia

terdiri dari ribuan budaya dari bermacam suku-suku bangsa. Bahkan, dari satu

suku bangsa, terdapat sub-sub kultur yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut

membawa konsekuensi pada perbedaan atau keragamam paradigma dalam

menjalankan kekuasaan dan implementasi kebijakan. Kondisi itu, seakan

diabaikan dan dianggap tidak begitu penting. Bahkan dalam banyak kasus,

terjadi penyeragaman praktik budaya.